Home  Profil   Berita  Artikel                  


Layanan Kami

Kategori Berita & Artikel

 
Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran
Tugas Tim Perencanaan dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Departemen Keuangan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 113/KM.1/2005, yaitu : memberikan bimbingan teknis dan pengarahan di bidang perencanaan dan melaksanakan monitoring anggaran di lingkungan Departemen Keuangan; meneliti/mengevaluasi, memonitor rencana dan pelaksanaan anggaran; dan menyusun laporan pelaksanaannya kepada Menteri Keuangan. Monitoring atau pemantauan merupakan salah satu kegiatan dalam fungsi manajemen yang merupakan tahapan untuk menilai apakah suatu kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai rencana dengan baik dan tepat waktu. Monitoring terhadap pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan di lingkungan Departemen Keuangan ditujukan untuk mengetahui tingkat perkembangan pelaksanaan anggaran berikut fisiknya, dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran. Monitoring pelaksanaan anggaran ini dilakukan dalam upaya mengetahui tingkat pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan dan permasalahhan yang terjadi baik dalam kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan perkembangan pelaksanaan PNBP.

Beberapa hasil pelaksanaan Tim Perencanaan dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Keuangan Tahun 2005 sebagai berikut :
  1. Dari hasil survei, dapat digambarkan bahwa 80% Satuan Kerja di lingkungan Departemen Keuangan sudah melaksanakan proses perencanaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  2. Menurut hasil survei, diperoleh informasi bahwa proses pencairan dana dalam DIPA oleh Satuan Kerja sebesar 93,00% berjalan lancar dengan masih terdapat keterangan beberapa Satuan Kerja mengalami kendala administratif dan dapat segera diatasi.
  3. Satuan Kerja dalam menyusun LRA, Neraca, dan ADK sebesar 80,47% sudah menggunakan aplikasi SAI yang telah ditentukan. Namun, masih terdapat Satuan Kerja yang menyusun secara manual. Hal ini terlihat dari hasil survei yang menunjukkan bahwa sebesar 19,53% Satuan Kerja menyusun dokumen LRA, Neraca, dan ADK secara manual.
  4. Sebesar 70,87% satuan kerja mendapatkan pengetahuan/pemahaman mengenai peraturan sistem penganggaran dan pelaporan yang terbaru melalui sosialisasi. Selain melalui sosialisasi, sebesar 10,64% Satuan Kerja memperoleh pengetahuan/pemahaman mengenai peraturan tersebut melalui pendidikan dan latihan (diklat) serta sebesar 18,49% melalui belajar mandiri.
  5. Adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99/PMK.06/2005 tentang Peluncuran Program/Kegiatan Yang Dibiayai Dari Sisa Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2005 Sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2006, salah satu tujuan dari PMK tersebut adalah Kementerian Negara/Lembaga dapat menyelesaikan kegiatannya yang telah dikontrakkan selambat-lambatnya pada akhir November 2005 dapat diselesaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan April 2006. Kemudian untuk mengatasi masalah kenaikan pengadaan barang dan jasa, ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 105/PMK.06/2005 tentang Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak Kegiatan Pemerintah Tahun Anggaran 2005, dimana hal-hal yang berkaitan dengan kenaikan Harga BBM (Pengadaan Barang dan Jasa Pemborongan), dapat diusulkan untuk ditingkatkan anggarannya.

 
Home  Profil   Berita  Artikel